Putri Presiden Filipina Maju Bersaing di Pemilihan Presiden Pemilu 2022
utri Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, mengajukan pencalonannya sebagai wakil presiden. Hal tersebut diungkapkan Badan Pemilihan pada Sabtu (13/11/2021).
Tren
- Ketika Produk Media Tidak Ada yang Membeli
- Hari Valentine: Sejarah dan Relevansi
- Pemburu Jum’at Berkah: Pergeseran Sedekah–Pengemis?
- Jawa, Falsafah Hidup, dan Tuduhan Dominasi
- FITK UIN Sunan Kalijaga Kukuhkan 4.128 Guru PPG, Prioritaskan Kesejahteraan Guru
- Rekayasa Persepsi, Agitasi, dan Amar Ma’ruf
- Profil Kesehatan Jamaah Haji dan Paradoks Ekosistem
- MBG: Opsi Salah Satu dari Dua Sistem
- Presiden Prabowo dan Para Mantan Menlu
- Negara Potensi PD III dan Posisi Indonesia
Browsing Tag: "Pencalonan"
Pencalonan
Pencalonan Yusak Yeluwo-Yacob Waremba Dibatalkan KPU, Boven Digul Memanas
Suasana Keamananan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di Bovem Digul, Papua, memanas. Hal tersebut dipicu oleh keluarnya SK dari KPU, mengenai pembatalan pencalonan pasangan Yusak Yeluwo-Yacob Waremba.
Tiga Bakal Paslon Pilkada 2020 Karawang Memenuhi Syarat Pencalonan
KPU Karawang menyebut, tiga bakal Pasangan Calon (Paslon) bupati dan wakil bupati, yang akan maju pada Pilkada Karawang 2020, telah memenuhi syarat pencalonan.
Pendaftaran Pasangan Calon Pilkada 2020 di Sukabumi Dibuka September
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menyebut, tahapan jadwal pendaftaran pasangan calon kepala daerah dibuka pada awal September. Dan untuk menandainya, akan diumumkan secara resmi terlebih dahulu.
Bawaslu Bali Petakan Potensi Sengketa Pilkada 2020
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bali, turun ke enam kabupaten dan kota di Pulau Dewata, yang akan menggelar Pilkada 2020.
Pencalonan Indonesia di Dewan HAM PBB, Momentum Penguatan Komnas HAM
Indonesia mencalonkan diri sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2020-2022 bersama negara lain seperti China, Jepang, Korea Selatan, Iran, dan Kepulauan Marshall.
Hindari Korupsi, Pengamat: Ubah Sistem Pencalonan Kepala Daerah
Pengamat hukum, Koswara Purwasasmita, mengatakan bahwa kasus korupsi kepala daerah yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi melalui operasi tangkap tangan (OTT) akibat biaya politik tinggi yang dibebankan kepada calon kepala daerah.