Perpres TKA

Argumentasi pemerintah mengenai Peraturan Presiden (Perpres) No. 20/2018 mengenai Tenaga Kerja Asing (TKA) dinilai tidak cerdas. Penilaian tersebut disampaikan Mantan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia…

Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono menyebut, Perpres 20/2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) melanggar hukum dan UU. Oleh karenanya, sudah  seharusnya ada penolakan dari rakyat.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko menilai, adanya desakan untuk mencabut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), karena kurangnya pemahaman.