Warga Sudah Membuka Blokir Lahan Waduk Napun Gete

MAUMERE – Warga masyarakat pemilik lahan pembangunan Waduk Napun Gete sudah bersedia membuka blokir yang dilakukan sejak 12 Mei 2018 lalu. Hal tersebut membuat proses pembangunan bisa kembali berjalan normal kembali.

“Memang benar ada empat warga yang mengaku pemilik lahan. Namun setelah dicek ternyata hanya tiga warga saja yang memiliki lahan sementara seorang lainnya lagi bukan pemilik lahan dan hanya ahli waris saja,” ungkap Camat Waiblama Antonius Jabo Liwu, Senin (28/5/2018).

Saat ditemui Cendana News di Kantor Bupati Sikka, Tonce menjelaskan, warga meminta agar proses pembayaran ganti rugi tidak dilakukan secara bertahap. Warga meminta pembayaran sisa lahan ganti ruginya seluas 137 hektar dilakukan secara sekaligus.

“Pemerintah memang sudah mau membayarkan ganti rugi sebesar Rp4 miliar tahap kedua minggu lalu namun warga menolak. Kepala Dinas Pekerjaan Umum juga sudah menujukan absensi pertemuan dengan Kementrian Pekerjaan Umum namun warga masih bersikeras,” jelasnya.

Warga meminta agar sisa pembayaran ganti rugi lahan sebesar Rp48 miliar harus dibayarkan sekaligus. Tetapi warga sudah memahami setelah diberikan penjelasan sebab memang dana awal yang dianggarkan dari APBD sebesar Rp16 miliar rupiah tapi tidak cukup.

“Tapi pihak kementrian sudah memberikan jaminan akan membayar di Oktober 2018. Sehingga sebenarnya tidak ada persoalan lagi. DPRD Sikka dan Pemda Sikka juga sudah berkomitmen membayarkan sisa dana sebesar Rp8 miliar,” tuturnya.

Plt.Bupati Sikka Drs.Paolus Nong Susar saat ditemui Cendana News menyebut, Pemkab Sikka bersama DPRD tetap berkomitmen menganggarkan dana sebesar Rp16 miliar untuk pembayaran ganti rugi lahan waduk Napun Gete.

“Dengan demikian, tahap kedua pembayaran akan segera dilakukan dan sisanya sebesar Rp4 miliar akan dianggarkan dalam APBD Perubahan 2018 sekitar September atau Oktober baru bisa dibayarkan ganti ruginya,” tambahnya.

Sementara sisa kekurangan akan dibayarkan dengan dana dari pemerintah pusat sebesar Rp40 miliar. Hal ini juga sudah disampaikan oleh pimpinan DPRD Sikka dan para ketua fraksi yang ikut dalam pertemuan tersebut sehingga tidak mungkin pemerintah tidak membayarnya.

“Ini kan proyek strategis nasional dan jadi salah satu proyek yang diusulkan Presiden Jokowi untuk dikerjakan sehingga pemerintah serius dalam mengurus pembayaran ganti rugi lahan warga,” terangnya.

Nong Susar berharap agar warga jangan terpengaruh oleh isu-isu dari pihak lain yang hanya ingin memperkeruh suasana. Hal itu disebutnya, akan berdampak sangat besar bagi warga sekitar dan masyarakat Kabupaten Sikka umumnya.