uu penyiaran

KPI disebut merupakan lembaga yang mandiri dan bukan urusan yang didesentralisasikan ke daerah. Akan tetapi, katanya, tiba-tiba dalam UU tersebut disebutkan bahwa KPI di daerah dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pemerintah berkeinginan mengubah sistem penyiaran dari analog menjadi digital, namun penyelenggaraannya terkendala UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang belum direvisi oleh DPR RI.

Komisi I DPR RI baru saja mengesahkan sembilan nama anggota KPI Pusat periode 2019 sampai dengan 2022 guna melanjutkan dan memberi ‘arwah’ baru pada dunia penyiaraan Indonesia.