RUU Omnibus Law

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menolak aturan dalam draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang memberikan kewenangan kepada peraturan pemerintah untuk mengatur sanksi administrasi

Din Syamsudin mengatakan, pihaknya akan segera melakukan pengkajian tentang pasal yang ada omnibus law yang membolehkan ormas Islam mengeluarkan fatwa halal. 

Puan mengaku DPR baru dua minggu lalu menerima draf omnibus law, yaitu RUU Cipta Kerja dan RUU Perpajakan.

Kebijakan ini akan mampu mendorong kemitraan atau usaha besar dengan melakukan subcontracting dengan koperasi atau UMKM.

Konsekuensi dari kata fleksibel, artinya tidak jelas. Bagaimana tentang hak-hak pekerjanya?