Menaker: Batas Atas-Bawah Upah Minimum untuk Kurangi Kesenjangan
Upah minimum untuk 2022 ditetapkan pada nilai tertentu yang tidak dapat melewati hitungan formula batas atas dan batas bawah upah minimum suatu wilayah.
Tren
- Tryout Eksklusif PW Pagar Nusa, Bidik Kelulusan Calon PPPK Tahap 2 ASN NU 2025
- Halal Bihalal Warga Dusun Sambisari, Momen Tingkatkan Iman dan Gotong Royong
- Bawaslu Kulon Progo Kembalikan Rp3,3 Miliar Sisa Anggaran Pilkada 2024
- Menteri Kebudayaan Resmikan Nama Jalan Haji Usmar Ismail di Kawasan Jam Gadang
- Menteri Kebudayaan Ungkap Pentingnya Pelindungan Warisan Dunia
- Tiga Novelis Kulon Progo Hebohkan Kamasutra#15
- Petisi Copot Wapres dan Prinsip Jenderal Soeharto: Tidak Mewariskan Kudeta
- Syawalan BPD HIPMI DIY, Perkuat Iman dan Amal dalam Dunia Usaha
- Menteri Kebudayaan Lestarikan Tradisi Keluarga Lamaholot Suku Lamatokan
- Menteri Kebudayaan Tekankan Pentingnya Pendokumetasian Warisan Budaya
Browsing Tag: "PP Pengupahan"
PP Pengupahan
Kemenaker: Penyesuaian Upah Minimum Harus Sesuai PP Pengupahan Baru
Dalam aturan baru tersebut, ditetapkan bahwa saat ini hanya terdapat upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK).