Dana PKH 2017 Mimika, Tersisa Rp3 Miliar
TIMIKA – Dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (Bansos PKH) 2017 Kabupaten Mimika, tersisa lebih dari Rp3 miliar. Dana yang tersimpan di rekening bank tersebut, belum tersalurkan lantaran data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak valid.
Kepala Bidang Bina Kesejahteraan Sosial, Dinas Sosial Mimika, Yulita Kudiyai mengatakan, dari penelusuran yang dilakukan, by name KPM ada yang sudah meninggal dunia, atau pindah ke daerah lain. “Di 2017, Mimika mendapat alokasi lebih dari Rp12 miliar. Sampai sekarang masih ada saldo di bank Rp3 miliar, karena ada yang sudah meninggal, lalu ada yang pindah dan lainnya,” ungkapnya, Kamis (4/10/2018).
Di 2017 hingga 2018, KPM dana bansos PHK di Mimika tercatat sebanyak 10 ribu keluarga. Dari jumlah itu, Dinsos Mimika telah melakukan verifikasi, validasi, serta pemutakhiran data penerima, hingga tersisa sekira 8.000 KPM. Dinsos Mimika menerima daftar KPM dana bansos dari Kementerian Sosial, mengacu pada pendataan yang dilakukan Badan Pusat Statistik di 2010 silam.
Sejak dana bansos tersebut digulirkan pada 2016 lalu, baru 14 distrik (kecamatan) yang terakomodasi menerima dana PKH. Sedangkan masyarakat kurang mampu di empat distrik lain di Mimika, yaitu Jila, Hoeya, Amar, dan Mimika Barat Jauh, tidak terdaftar sebagai penerima dana PKH. “Ini menjadi masalah karena pendampingnya ada, tapi KPM-nya tidak ada. Pendamping itu diangkat oleh Kemensos. Kami sudah berkoordinasi dengan Kemensos dan melaporkan permasalahan ini agar ke depan bisa diakomodasi,” kata Yulita.
Distribusi dana PKH alokasi 2018 sedang berlangsung untuk triwulan ketiga, dengan alokasi anggaran lebih dari Rp2 miliar. “Pengambilan dana PKH melalui BRI Cabang Timika. Sementara ini sedang berlangsung pembayaran dana PKH triwulan tiga 2018. Tapi untuk alokasi triwulan pertama dan kedua 2018 masih ada KPM yang belum mencairkannya. Untuk triwulan pertama 2018 realisasi pencairan 70 persen dan triwulan kedua 2018 realisasi pencairan 60 persen,” ungkapnya.
Untuk pencairan dana PKH 2019, Dinsos Mimika mengusulkan penambahan jumlah KPM dengan total mencapai 143 ribu. Pembengkakan data penerima PKH tersebut terjadi karena, masih banyak keluarga kurang mampu di Mimika yang belum terdaftar sebagai penerima PKH.
“Sementara ini kami sedang menyusun data manual. Kami akan mengirim staf ke Jakarta untuk melakukan pemutakhiran data agar data penerima dana PKH Mimika itu nantinya masuk dalam Basis Data Terpadu/BDT. Kalau semua sudah terakomodasi, maka ke depan tidak akan ada demo lagi karena semua distrik sudah terakomodasi. Kalau data yang sekarang, kami terima langsung dari Jakarta berdasarkan pendataan yang dilakukan BPS,” pungkasnya. (Ant)