Malaysia Sebut PBB Harus Direformasi

Muhyiddin juga menyampaikan keprihatinannya, bahwa dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara tertentu telah mengabaikan perjanjian PBB.

Dia mengatakan, Perjanjian Paris, misalnya, merupakan tonggak yang dicapai oleh negara-negara dalam memerangi perubahan iklim—puncak dari upaya internasional yang dimulai pada KTT Rio pada 1992.

“Kami juga memiliki sejumlah instrumen dan konvensi tentang hak asasi manusia, yang sebagian besar membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dirumuskan. Instrumen semacam itu memerintah dan mengatur tindakan kita untuk memungkinkan kita semua maju,” kata Muhyiddin.

“Sayangnya, dalam beberapa tahun terakhir kami melihat negara-negara tertentu mengabaikan perjanjian semacam itu. Kami berharap ini berhenti. Kita harus memperhatikan apa yang diinginkan dan diharapkan masyarakat kita,” ujar dia.

Sementara itu, dia mengatakan awal tahun ini, PBB meluncurkan inisiatif UN75, mengundang orang-orang di seluruh dunia untuk berbagi aspirasi, harapan dan prioritas mereka di masa depan, dengan hampir 40.000 orang menanggapi survei UN75 dalam tiga bulan pertama peluncurannya.

“Meskipun interpretasi dari temuan mungkin berbeda sesuai dengan keadaan nasional masing-masing, pesan dan arahan yang telah dibagikan oleh orang-orang kami jelas. Ini tidak berarti, bahwa masyarakat internasional tidak memperhatikan isu-isu tersebut. Sebaliknya, kami telah bekerja sangat keras untuk mereka selama bertahun-tahun,” kata Muhyiddin. (Ant)