Bupati Walikota di Sumbar Harus Cari PAD

Irwan mencontohkan, Kabupaten Pesisir Selatan memiliki belanja pegawai sebanyak 62 persen dan Sementara Kabupaten Agam mencapai 60 persen. Dari 400 ribu rakyat di suatu kabupaten, pegawai 10 ribu, maka uang APBD akan kesedot kebelanja pegawai yang menghabiskan 60 persen APBD.

Sisanya, baru dibagi-bagi ke kegiatan lain seperti pendidikan, kesehatan, peternakan, pertanian. Bahkan ada dinas-dinas di kabupaten dan kota, program anggarannya tidak sampai Rp1 miliar. “Makanya saya tegaskan jangan andalkan APBD saja, tapi juga andalkan PAD, supaya bisa melakukan banyak kegiatan untuk kesejahteraan rakyat,” tuturnya.

Irwan melihat, jika bupati dan wali kota hanya di kantor, maka akan kesulitan mendapatkan PAD. Kepala daerah, harus membuka peluang, dan juga harus kreatif mencari uang. “Saya akan pergi ke Rusia. Silakan kalau mau protes, saya tidak akan berhenti ke luar negeri selama ada undangan untuk promosikan Sumatera Barat. Intinya perbanyak uang masuk, kita permudah urusan. Usaha dipermudah. Orang datang kita sambut, kita berikan karpet merah. Sehingga kalau demikian rakyat sejahtera,” tegasnya.

Menurut Irwan, ada dua hal yang memotivasi kenapa kepala daerah harus meningkatkan pelayanan. Pertama good governance, dan kedua kepala daerah harus mengutamakan kesejahteraan rakyat dengan menghadirkan uang.  “Yang sudah ada di hadapan kita adalah pariwisata. Besok kita juga akan ke Kementerian Pariwisata. Kita dapat nominasi daerah pariwisata terbaik. Wisata ini bukan main, gerakkan ekonomi dan sejahterakan rakyat,” tambahnya.

Terkait mempermudah investor masuk ke Sumatera Barat, yang dilakukan adalah, harus serius melayani dengan memberikan kemudahan berusaha. “Kalau bertele-tele, pelayanan lama, dipersulit. Tentu pemerintahan tidak bersih dan tidak good governance. Maka dari itu perlu seluruh kapala daerah di Sumatera Barat ini bertemu dan memantapkan persepsi dan pandangan terkait PP baru tersebut,” ungkapnya.